berawal dari obrolan santai dengan seorang teman...
dari mulai ngompol (ngomong politik) terus sedikit "boys talk" sampai akhirnya ke arah yang agak serius (karena ga serius2 amat juga)...
tema umumnya, kalo mau dibuat, tentang kependudukan di Indonesia, dan konkretnya tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP)...
obrolan berawal dari kisruh DPT (daftar pemilih tetap) di pemilu legislatif 2009 kemaren, disitu kami sepakat bahwa itu adalah sebuah kekacauan fatal yang dilakukan oleh KPU, karena itu berkaitan juga dengan legitimasi dari pemilu itu sendiri. gimana ngga? kevalidan DPT itu setidaknya bernilai hukum dan juga bernilai kepercayaan publik. bernilai hukum karena DPT itu dituangkan dalam aturan KPU yang menjadi dasar hukum dari daftar pemilih, yang akhirnya menjadi patokan siapa saja pemilih dalam pemilu. bernilai kepercayaan publik karena pemilu itu kan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat, jadi bisa dikatakan pemilu itu ajang untuk rakyat memilih wakilnya yang dia percaya, nah kalo ada rakyat yang "dipaksa" untuk ga milih gimana orang itu mau percaya sama wakil2 rakyat yang nanti kepilih. itu efek perorangan, nah kalo efek itu mempengaruhi orang banyak, maka legitimasi dari wakil2 rakyat yang terpilihlah taruhannya...patut dibayangkan, kalo pemilu itu harus diulang, ngulang beberapa daerah aja udah repot dan mahal (materi dan non-materi), gimana se-Indonesia...
itu DPT, yang berada dalam ranah Pemilu yang banyak disorot publik, jadi rame. ternyata kalo dirunut lebih jauh, DPT itu sebenarnya adalah data tentang warga negara indonesia (WNI). karena jelas dalam UUD 1945 bahwa pemilih dalam pemilu adalah WNI. jadi bisa disimpulkan dari situ bahwa DPT yang kacau adalah sama dengan data WNI yang kacau juga. So, Its a big big problem, especially for Indonesia as a big country which has so many citizen.
data WNI itu merupakan data dasar bagi suatu negara untuk mengetahui kondisi negaranya, terutama warganya. logika simple deh, kewajiban negara tuh ngejagain dan mensejahterakan warganya, tapi kalo ga tau berapa orang yang harus disejahterakan gimana mau bisa ngejagain atau ngesejahterain?? dan kalo gitu, kalo mau digeneralkan, jadi selama ini program pemerintah itu dasarnya apa?dan ga aneh kalo sering kebijakan itu ga tepat sasaran, terutama kebijakan untuk mensejahterakan rakyat.
bicara kependudukan pasti kita ga bisa melupakan KTP, kartu sakti yang mejadikan seseorang diberi gelar "warga negara Indonesia". KTP ini dibuat untuk mengidentifikasi atau memberi "tanda" akan status seseorang. tapi apa yang terjadi dilapangan, tidak semua orang, yang berdasarkan kelahirannya seharusnya berstatus WNI, punya KTP, atau sebaliknya satu orang itu punya dua KTP. hal ini jelas perilaku menyimpang dari masyarakat, dan ungkapan itu bukan untuk menunjuk hidung bahwa masyarakat yang salah, justru sebaliknya. KTP yang niatnya untuk mengatur malah bikin kacau, dan kalu dirunut lagi, jelas bukan selembar KTP-nya yang harus dibenahi, tapi sistem pemberian KTP itulah biangnya. sebenarnya Indonesia punya UU tentang Administrasi Kependudukan (UU. No. 23 tahun 2006), dan dalam UU itu sudah cukup mengatur ketertiban dalam administasi kependudukan, namun ya itulah hukum atau UU, cuma terlihat rapi diatas kertas dan tidak jarang berbanding terbalik dengan daya guna (efficacy) dari UU itu sendiri di masyarakat...
sebagai perbandingan, di Jepang data penduduk sudah bisa berkontribusi banyak, yaitu menjadi bahan penelitian untuk memperkirakan peluang hidup dari warganya atau mengatahui tingkat kesejahteraan warganya, jadi kebijakan2 yang dikeluarkan pemerintah itu tepat guna. dan kalo di Amerika, data penduduk sudah bukan lagi sebagai "tanda" saja untuk seseorang, tapi sudah merupakan data yang lengkap dengan foto dan sidik jari, jadi kalo butuh kejahatan gampang melacaknya lewat sidik jari atau mukanya...
perbaikan sistem kependudukan secara nasional harus menjadi agenda prioritas dari pemerintahan selanjutnya, karena jangan sampai mereka hanya ingat masalah ini kalo ada maunya dalam pemilu saja. sebenarnya proker dan janji2 kampanye mereka pun sekarang harus berdasar pada data tersebut, dan logis kalo dikatakan bahwa program para kandidat pemimpin bangsa sekarang ini adalah nol besar semua, karena negara ini tidak pernah punya data kependudukan yang pasti. dan sejauh ini tidak terlihat ada kandidat yang menyentuh masalah ini dalam tiap kesempatan kampanye..
ya sederhananya, data kependudukan itu adalah bentuk konkret dan potret dari tingkat "seberapa mengenal" pemerintah terhadap rakyatnya...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar